Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengenai kewajiban melantunkan selawat Busyro setelah lagu Indonesia Raya semakin mengakar dalam rutinitas ASN. Kebijakan ini diberlakukan di seluruh kegiatan resmi pemerintah provinsi, mulai dari apel pagi, rapat, hingga acara seremonial yang melibatkan banyak pegawai. Penerapannya terus menjadi bahan pembahasan karena membawa warna baru dalam tata upacara birokrasi.
Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan
Menurut penjelasan pemerintah provinsi, selawat Busyro dipilih karena memiliki kedekatan dengan budaya masyarakat Melayu. Lantunan tersebut dianggap mampu membangkitkan rasa tenang, meningkatkan fokus, serta menciptakan suasana yang lebih khidmat sebelum ASN memulai aktivitas. Pemerintah menekankan bahwa instruksi ini tidak dimaksudkan sebagai pemaksaan, melainkan sebagai bentuk apresiasi budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai upaya membentuk karakter positif ASN agar lebih disiplin, santun, dan menghargai nilai-nilai moral dalam kehidupan kerja sehari-hari.
Tanggapan ASN Beragam
Respons ASN terhadap kebijakan ini cukup bervariasi. Sebagian besar pegawai merasa bahwa selawat Busyro memberikan efek ketenangan sebelum memulai tugas administrasi. Mereka menilai bahwa aturan tersebut mudah diikuti dan tidak mengubah alur kegiatan secara signifikan.
Namun sebagian ASN lainnya memberikan pandangan lebih kritis. Mereka mengingatkan perlunya pedoman implementasi yang jelas, terutama bagi instansi yang memiliki pegawai lintas agama. Kekhawatiran muncul bahwa tanpa aturan rinci, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan salah tafsir atau ketidaknyamanan di sebagian pegawai.
Reaksi Masyarakat dan Pendapat Pengamat
Opini publik terkait kebijakan ini juga terbagi. Banyak yang mendukung karena menilai selawat Busyro sebagai bagian dari budaya Melayu yang wajar dilestarikan dalam ruang pemerintahan. Mereka melihat kehadiran selawat sebagai upaya memperkuat moralitas ASN.
Namun ada pula yang memperingatkan pentingnya menjaga batas antara budaya dan praktik keagamaan di instansi pemerintah. Pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa penerapan nilai religius dalam birokrasi harus tetap memperhatikan prinsip inklusivitas dan keberagaman pegawai.
Efek Pelaksanaan di Lapangan
Beberapa instansi melaporkan bahwa penerapan selawat Busyro berjalan tanpa hambatan. Pegawai mengikuti aturan dengan tertib dan suasana kegiatan terasa lebih khidmat. Dalam beberapa apel pagi, lantunan selawat disebut turut membantu menciptakan kedisiplinan.
Meski begitu, sejumlah instansi masih menunggu panduan tertulis agar pelaksanaan lebih seragam. Mereka ingin memastikan bahwa penerapan kebijakan ini tidak menimbulkan perbedaan prosedur antarunit.
Tantangan Implementasi
Tantangan terbesar bagi Pemprov Kepri adalah memastikan bahwa penerapan kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip pluralitas ASN. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan pedoman resmi dan melakukan sosialisasi menyeluruh untuk mencegah perbedaan persepsi di lapangan.
Apabila dijalankan dengan pendekatan yang hati-hati, kebijakan selawat Busyro bukan hanya sekadar instruksi, tetapi dapat menjadi bagian dari pembentukan budaya kerja yang lebih positif dan harmonis di lingkungan ASN Kepri.
