Orde Lama: Sebuah Era Penuh Gejolak dalam Sejarah Indonesia
Orde Lama adalah sebutan untuk masa pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Periode ini merupakan masa yang penuh gejolak dan dinamika, diwarnai oleh berbagai peristiwa penting, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, upaya membangun identitas nasional, hingga pergolakan politik dan ekonomi yang berujung pada transisi kekuasaan ke Orde Baru.
Latar Belakang Lahirnya Orde Lama
Orde Lama lahir dari rahim revolusi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kedaulatannya dari agresi Belanda yang ingin kembali menjajah. Soekarno, sebagai proklamator dan presiden pertama, memimpin bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik dan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia.
Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem presidensial. Namun, sistem ini kemudian diubah menjadi sistem parlementer pada tahun 1950, yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada parlemen. Perubahan sistem pemerintahan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, tetapi justru menimbulkan instabilitas karena sering terjadi pergantian kabinet akibat perbedaan kepentingan antarpartai politik.
Karakteristik Utama Orde Lama
Orde Lama memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari periode pemerintahan lainnya dalam sejarah Indonesia:
-
Nasionalisme yang Kuat: Orde Lama sangat menekankan pada pembangunan identitas nasional dan semangat persatuan bangsa. Soekarno, sebagai tokoh sentral, gencar mempromosikan ideologi nasionalisme melalui berbagai pidato, simbol, dan kebijakan. Slogan-slogan seperti "Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia" dan "Jasmerah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)" menjadi sangat populer dan membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat.
-
Politik Mercusuar: Soekarno memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar bagi negara-negara berkembang di dunia. Ia aktif dalam gerakan non-blok dan Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan global. Proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan Gelora Bung Karno (GBK) juga menjadi simbol ambisi Soekarno untuk mengangkat citra Indonesia di mata dunia.
-
Demokrasi Terpimpin: Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit ini menandai berakhirnya sistem parlementer dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden sangat besar dan dominan, sementara peran parlemen dan partai politik dibatasi. Soekarno berdalih bahwa Demokrasi Terpimpin diperlukan untuk mengatasi instabilitas politik dan ekonomi yang terjadi pada masa sebelumnya.
-
Konfrontasi dengan Malaysia: Pada tahun 1963, Soekarno mencetuskan kebijakan Konfrontasi dengan Malaysia, yang dianggap sebagai boneka Inggris dan ancaman bagi Indonesia. Konfrontasi ini melibatkan aksi-aksi militer dan sabotase di wilayah perbatasan, serta kampanye anti-Malaysia di dalam negeri. Konfrontasi dengan Malaysia memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat dan meningkatkan ketergantungan Indonesia pada negara-negara Blok Timur, terutama Uni Soviet dan Tiongkok.
-
Ekonomi yang Terpuruk: Orde Lama menghadapi masalah ekonomi yang sangat serius. Inflasi merajalela, nilai mata uang rupiah terus merosot, dan tingkat kemiskinan meningkat. Kebijakan ekonomi yang diterapkan cenderung bersifat populis dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. Proyek-proyek mercusuar yang ambisius juga menguras anggaran negara dan memperburuk kondisi ekonomi.
Peristiwa-Peristiwa Penting pada Masa Orde Lama
Masa Orde Lama diwarnai oleh berbagai peristiwa penting yang memiliki dampak besar bagi sejarah Indonesia:
- Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955: KAA merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Konferensi ini berhasil mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk membahas masalah-masalah bersama dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. KAA juga meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dan menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok.
- Pemilu 1955: Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan secara demokratis di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai politik dan organisasi massa, dan menghasilkan parlemen yang sangat beragam. Namun, hasil pemilu ini juga menunjukkan adanya polarisasi politik yang tajam di antara berbagai kelompok masyarakat.
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, serta menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini menuai kontroversi karena dianggap sebagai tindakan otoriter yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
- G30S/PKI 1965: Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 merupakan tragedi nasional yang sangat mengguncang Indonesia. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi TNI AD, yang dituduh terlibat dalam upaya kudeta yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). G30S/PKI menjadi momentum bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan dan menumpas PKI serta organisasi-organisasi yang terkait dengannya.
Akhir Orde Lama dan Transisi ke Orde Baru
G30S/PKI menjadi titik akhir dari Orde Lama. Setelah peristiwa tersebut, Soekarno kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya secara bertahap. Jenderal Soeharto, sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), mengambil alih kendali pemerintahan dan memimpin operasi penumpasan PKI.
Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Supersemar menjadi dasar hukum bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara de facto dari Soekarno.
Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Pada tahun 1968, Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, menandai dimulainya era Orde Baru.
Warisan Orde Lama
Orde Lama meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, Orde Lama berhasil membangun identitas nasional dan semangat persatuan bangsa, serta memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Di sisi lain, Orde Lama juga diwarnai oleh praktik-praktik otoritarianisme, korupsi, dan kemerosotan ekonomi.
Meskipun Orde Lama telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu, warisannya masih terasa hingga saat ini. Semangat nasionalisme dan cita-cita kemandirian ekonomi yang digaungkan oleh Soekarno masih relevan dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Namun, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa Orde Lama juga menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali di masa depan.
Kesimpulan
Orde Lama merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Masa ini menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa Indonesia, meskipun juga diwarnai oleh berbagai permasalahan dan kontradiksi. Memahami sejarah Orde Lama adalah penting untuk memahami perjalanan bangsa Indonesia dan mengambil pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik.
